a. 为了实现一个建立在建国无原则和一九四五年印度尼西亚共和国宪法之上

a. 为了实现一个建立在建国无原则和一九四五年印度尼西亚共和国宪法之上的公平及繁荣的社会，基于经济民主之下有必要进行持续性的国家经济发展，以达成国家目标；
b. 依据印度尼西亚共和国人民协商会议第XVI/MPR/1998号法令所发布有关经济民主之经济政策，投资政策应该始终支持提升微型、小型、中型企业及合作社之人民经济；
c. 为了加速国家经济发展和实现印度尼西亚政治与经济自主，有必要提高投资，藉由使用来自国内与国外之资金，将经济潜力转为实质经济力量；
d. 为了应付全球经济变化与印度尼西亚参与各种国际合作，顾及国家经济利益，有必要创造有益于投资、促进投资、给予法律确定性、公平和有效率的投资环境；
e. 1967年第1号法令有关外国投资，已以1970年第11号法令对1967年第1号法令关于外国投资之修正案及附注修订和1968年第6号法令有关国内投资，已以1970年第12号对1968年第6号法令关于国内投资之修正案及附注修订，均需要更新因为已不符加速国家经济发展和法律建设所需，特别是在投资方面；
f. 经考虑上述a、b、c、d及e项因素，则有必要订定有关投资法令。

結果 (インドネシア語) 2:

A. Dalam rangka untuk mencapai berprinsip dibangun di atas berdirinya Republik Indonesia dan UUD 1945 dari keadilan sosial dan kemakmuran, berdasarkan pada kebutuhan untuk demokrasi ekonomi dalam pengembangan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dalam rangka mencapai tujuan nasional;
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Pasal XVI / MPR / SK No. 1998 yang dikeluarkan oleh kebijakan ekonomi demokrasi ekonomi, kebijakan investasi harus selalu mendukung promosi usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi ekonomi rakyat;
c untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara dan prestasi. otonomi politik dan ekonomi Indonesia, perlu untuk meningkatkan investasi, dengan menggunakan dana dari dalam negeri dan luar negeri, potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil;
. d Dalam rangka merespon perubahan ekonomi global dan partisipasi Indonesia dalam kerjasama internasional, dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional, ada kebutuhan untuk membuat kondusif untuk investasi, promosi investasi, untuk memberikan kepastian hukum, adil dan lingkungan investasi yang efisien;
. e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang berkaitan dengan investasi asing, memiliki dengan SK Nomor 11 tahun 1970 tentang Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1967 Investasi asing tentang Perubahan dan catatan revisi dan Keputusan No. 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri pada tahun 1970 adalah Nomor 12 Keputusan 1968 Nomor 6 amandemen investasi domestik dan Catatan amandemen perlu diperbarui karena telah tidak konsisten dengan kedua mempercepat negara pembangunan ekonomi dan kebutuhan pembangunan hukum, khususnya dalam hal investasi,
. f Setelah mempertimbangkan atas a, b, c, faktor jangka d dan e, perlu untuk mengatur tindakan investasi.